Dugaan Keterlibatan Polda Kalimantan Utara Terkait Kasus Suap BBM Ilegal Kini Sedang Ditangani Mabes Polri

PETROMAXNEWS.COM, Jakarta - Keterbukaan informasi dan iktikad baik dari para pihak yang menginginkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia menjadi lebih baik, oknum yang diduga terlibat tindakan tidak terpuji atau melanggar hukum dilakukan penindakan tegas.

Hal itu yang kini terus dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam rangka mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat pada Polri.

Dan sudah banyak oknum pejabat tinggi di kepolisian yang berakhir dengan penindakan kode etik atau pemecatan maupun harus berhadapan dengan hukum pidana.

Terkait dugaan ada keterlibatan suap BBM ilegal Polda Kalimantan Utara (Kaltara) yang nilainya disebut mencapai Rp1,7 miliar, Mabes Polri tengah mendalami perihal tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan pihaknya juga menyertakan tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Saat ini ada tim dari Itwasum dan Propam sedang menangani kasus tersebut,” kata Irjen Sandi saat dihubungi wartawan, dikutip PetromaxNews.com dari PMJNews pada Jumat 28 April 2023.

Meski demikian Sandi belum menjelaskan lebih jauh pengusutan ataupun perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia hanya meminta untuk menunggu hasilnya nanti.

“Kita tunggu hasilnya ya,” singkatnya.

Isu perihal adanya dugaan suap tersebut diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebutkan kasus bermula dari Polres Tarakan yang melakukan penangkapan Kapal BBM dengan tudingan BBM ilegal.

Kasus kemudian disebut menyertakan uang hingga Rp 1,7 miliar dan sebagiannya dibawa ke Polda Kaltara. Kendati demikian kebenaran isu tersebut masih belum dapat dipastikan dan saat ini dilakukan pendalaman oleh Mabes Polri.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut dirinya memiliki bukti rekaman CCTV atas keterlibatan Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, yang kemudian ditepis tudingan itu oleh Daniel. Ia juga menegaskan dugaan kasus tersebut sudah diproses Paminal Mabes Polri.

“Satu hal yang akan kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Daniel.

Daniel juga mengatakan bahwa penanganan dan penindakan yang dilakukan Polres Tarakan sudah sesuai aturan.

“Karena proses ini berjalan sesuai dengan SOP. Itu dikerjakan oleh Polres Tarakan, kemudian awalnya diduga adalah penyalahgunaan niaga BBM di Undang-Undang Migas, tetapi ternyata itu penggelapan,” ucap Daniel.